1/VI/212 yang berisikan : – Menjalankan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan konsisten – Mengembangkan. Indonesia. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur, termasuk pemetaan, pengukuran, identifikasi status hak atas tanah, dan pemantauan dan persetujuan. Tertib Hukum Pertanahan 2. Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. Publikasi. Nama Mata Kuliah Administrasi Pertanahan Kode Mata Kuliah RM184624 Semester VI SKS 3 SKS Nama Dosen Pengampu 1. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. 1. Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Alfonsa, Dian Aries Mujiburohmanb, Sutaryonoc a Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia, Email: alfonsthamrin@gmail. Mengenai keadaan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan sebelum adanya IMTN cukup sukar, yakni adanya permasalahan tanah yang harus ditertibkan agar masyarakat dapat melindungi haknya. Administrasi pertanahan merupakan salah satu administrasi yang rumit dan pelik serta menyangkut status kepemilikan tanah dan rawan sekali menimbulkan. Administrasi Pertahanan merupakan suatu usaha dan Manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan Sumber Daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. blogspot. Bentuk-bentuk maladministrasi antara lain penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak kompeten, permintaan imbalan dan tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh aparat desa. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT) Volume 5 Issue 1 Article 4 8-31-2022 APLIKASI SENTUH TANAHKU SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI D. melakukan kerja sama/kemitraan dengan instansi, lembaga dan/atau pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan administrasi pertanahan; dan d. 1. Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor . peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. Menurut J. Pendekatan FFP-LA dapat diterap-kan dalam menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia, dengan syarat per-lu penyesuaian pada kerangka spasial, hukum, dan kelembagaan yang ada di Indonesia sesuai dengan konsep FFP-LA. administrasi pertanahan serta ruang lingkup administrasi pertanahan. 87 Soal Administrasi Keuangan Beserta Jawaban. “Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitandengan. 1/RW. Yogyakarta: Gava Media. Negara. Pemohon yang telah terdaftar sebagai pengguna pada aplikasi yang. Perumusan Masalah Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Tertib Administrasi BidangSemua ini merupakan konsekuensi dari lemahnya administrasi pertanahan akibat masih banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar sekaligus belum bersertifikat. com - Guna meningkatan kompetensi dan kapabilitas khususnya terkait dengan permasalahan pada bidang pertanahan sekaligus memberikan dukasi kepada para pemangku kepentingan terkait, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Dalam perkembangannya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal fungsi diketahui bahwa fungsi sebagaimana yang diuraikan dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 juga mengalami. Upaya meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan harus dilakukan karena berhubungan dengan kepentingan hidup masyarakat luas. Tuangkan pengertian dan konsep Administrasi Pertanahan dengan menggunakan bahasa sendiri yang sederhana dan dapat dioperasionalkan; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib Hukum Pertanahan b. Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pelayanan publik dari Keputusan Menpan No. MANAJEMEN PERTANAHAN. ”. Dalam hal Keputusan berupa Pembatalan Hak Atas Tanah, Pembatalan Sertifikat atau Perubahan Data. menyalin hasil ukur kelembar buku b. 2021/No. Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertanggung jawab atas sejumlah tanggung jawab, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pendaftaran hak atas tanah, yang merupakan salah satu tanggung jawab. Jalur ini dapat digunakan dengan mengajukan pengaduan masyarakat baik pribadi atau melalui kuasa hukumnya. 2020. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tidakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Rifqi Muhammad Harrys. Banyak kasus tanah-tanah di Kota Balikpapan yang latar belakangnya tumpang tindih dimana kepemilikan atas objek tanahnya. (3) Profil kantor sebagaimana dimaksud pada. English. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang pernah dilakukan masih belum efektif dalam. Oleh karena itu permasalahanHasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) data pertanahan hasil PTSL dapat digunakan sebagai input dalam penyusunan RDTR-PZ; (2) produk RDTR-PZ hasil simulasi menunjukkan standar kualitas yang baik; dan (3) pemanfaatan data hasil PTSL dapat dilakukan dengan syarat datanya lengkap dalam satu wilayah Bagian Wilayah. Tertib Administrasi Pertanahan c. Permendagri 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I). Jelaskan pengertian administrasi dilihat dari sudut pandang proses, fungsional, dan institusional serta sebutkan catur tertib pertanahan! Jawaban a. (2017). Hukum-346. 4 Administrasi Pertanahan harus dapat memberikan pelayanan yang berkualitas mengingat kegiatan-kegiatan yang dilakukan berhubungan 1Siti Hardianti Rukmana Manurung. 8, Pulo Gebang, Kec. Administrasi pertanahan memliki cakupan kegiatan yang sangat luas, dimulai dari pembuktian hak atas tanah, pendaftaran tanah, penataan pertanahan hingga sistem komputerisasi layanan dan data pertanahan. 9. 4 Mardansyah, “Analisis Prosedur Administrasi Peralihan Hak atas Tanah Hibah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo Provinsi Jambi” (2020) 5:1 Dialekt Publik J Adm Negara Univ Puter Batam 50–59 at 56. bidang pertanahan dengan memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya untuk mewujudkan tujuan Perundang-undangan. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan. 1 Kegiatan Belajar 1: Pengertian Administrasi. 3. 04 Hukum agraria Hukum tanah Agraria HUKUM TANAH Hadiah Hukum Agraria Hukum Pertanahan NONE Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah Pertanahan Sengketa Hukum Atas Tanah Tanah Hukum Tanah Perdata 346 04 346. penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu; e. n problematika. BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum merupakan kegiatan illmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan; 6. Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Pekanbaru. Soal UT Ilmu Hukum ADPU4335 Administrasi Pertanahan dan kunci jawabannya kami posting dan bagikan untuk teman-teman Mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di semester I. 5. Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk: Dari aspek tertib administrasi, program percepatan legalisasi aset ini dapat memicu potensi permasalahan-permasalahan pertanahan apabila mengabaikan nilai-nilai ketertiban administrasi pertanahan. Diunggah oleh. 050-145 tahun 2022 tentang pemberian dan pemuktahiran kode, Data. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan. Penyelenggaraan administrasi pertanahan yang transparan dan responsif akan mendukung penyelenggarakan administrasi pertanahan yang akuntabel. IV/MPR/1978, dikeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan. Saat ini setiap orang bisa punya tanah tapi kemudian tetap digugat orang lain. Sistem Wajib . com AbstrAct The role of subdistrict head as Land-Deed Official (PPAT) in Suradadi’s subdistrict is needed. Administrasi pertanahan juga diartikan sebagai bagian dari Administrasi Negara yang memiliki tujuan memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. kepala kantor Pertanahan saat penerbitan sertipikat. (10-13) Hardiyansyah. H. 12. 35Konsep dasar Administrasi Pertanahan, Manajemen Pertanahan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Hak Atas Tanah, Landreform, Administrasi Pengadaan Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Administrasi Penatagunaan tanah, dan Sistem Informasi Pertanahan. Tertib administrasi pertanahan merupakan upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dilakukan dengan pembangunan yang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengidentifikasi jarak antara tingkat kepuasan dengan harapan pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. _____, Hukum Pidana I, Jakarta : Penerbitan Universitas Jakarta,1958. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. 1. Tertib Administrasi Pertanahan. c. Rumusan Masalahmelaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan. idtertib administrasi pertanahan. menyangkut tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak sesuai. Jika peraturan yang dibuat dapat ditaati semua instansi pemerintah termasuk aparatnya dengan baik pula maka, semua pekerjaan yang dijalankan akan berjalan lancar. Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain. Ini fucntions administrasi pertanahan di Indonesia masih dikelola secara terpisah. Pengantar Administrasi Pertanahan” ini merupakan modul ke 1 (satu) yang. data wilayah administrasi; b. Tertib Administrasi Pertanahan c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, adalah salah satu kantor pertanahan yang telah menerapkan komputerisasi sistem informasipertanahan dan langkah-langkah percepatan penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia. Di dalam melakukan pengecekan sertipikat, yang dicek oleh Kantor Pertanahan yaitu data fisik dan data yuridis. Sumarno No. Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 6. - 5 - 14. Bab III PENUTUP. 8. arsip pertanahan ber basis desa melalui digitalisasi surat tanah yang tersimpan d i. (3) Pemerintah Daerah wajib: Adapun administrasi pertanahan meliputi baik tanah- tanah di daratan maupun yang berada di bawah air, baik air daratan maupun air laut. Kesimpulan dari penelitian ini adalahBerikut ini termasuk dalam fungsi BPN RI, kecuali A. 14, RT. Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita. 8) Pembinaan peningkatan partisipasi dan. Modul 1. Untuk mengelola basis data terpaduranah adminsitrasi pertanahan. , M. Tugas 1. 331, 25 hlm. 043 346. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. Administrasi adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan arah semua tahap operasi perusahaan dalam bahan pengolahan informasi, komunikasi, dan memori organisasi. Pendaftaran tanah, disamping mengurangi konflik dan sengketa atas tanah. UPBJJ - TARAKAN. Buku Membangun Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan (Studi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Anjatan, Indramayu) ini merupakan ikhtiar. Sehubungan dengan fenomena proses kerja sama tersebut maka dikenal istilah "Administrasi”. Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. BAB II f) Tertib Administrasi Pertanahan g) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang pertanahan h) Pengendalian pemanfaatan Penggunaan Penguasaan dan Pemilikan Tanah i) Inventarisasi dan Pemetaan Tanah Kosong j) Ploting Peta Bidang Tanah Kas Desa k) Inventarisasi Bukti Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat pada 86 Desa Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy) R Erfa. Konflik agraria terus bergulir di berbagai daerah, meski pemerintah mencanangkan perombakan besar di bidang pertanahan. Dalam penyelesaian kasus pertanahan, terdapat 2 (dua) jalur yang dapat digunakan untuk menyeelsaiakan kasus pertanahan, yaitu : 1. Memberdayakan aparat desa. Tulisan ini membahas bagaimana hambatan dalam penyelenggaraan tertib. Menurut Handayaningrat (2002:2) bahwa. Inisiasi 2. Si. Purwianto. peningkatan penanganan administrasi pertanahan sesuai amanah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat 1. K. Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Pekanbaru. d. Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis. Adanya jabatan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Pembagnuan VI, juga tidak mengubah lingkup pengertian agraria. Usaha Negara. Administrasi pertanahan desa yang baik apabila segala hal terkait bidang-bidang tanah di desa tersebut dicatat dengan baik dalam suatu sistem pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. pelayanan tersebut. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; 12. Jika peraturan yang dibuat dapat ditaati semua instansi pemerintah termasuk aparatnya dengan baik pula maka, semua pekerjaan yang dijalankan akan berjalan lancar. ADMINISTRASI PERTANAHAN. Administrasi Pertanahan menurut Murad (1997:1) adalah: “Suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang Pertanahan dengan menggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan seseuai dengan Per-Undang- Undangan yang berlaku. Kata Kunci : Register Desa, Administrasi Pertanahan, Pendaftaran Tanah 1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat. Menyoal Administrasi Pertanahan Administrasi pertanahan itu penting. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran. Perkembangan sifat dan substansi kasus sengketa pertanahan tidak lagi hanya persoalan administrasi pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme dan hak asasi manusia (Eko Yulian Isnur, 2012). Padahal tertib administrasi pada pertanahan desa wajib dilakukan sesuai asas-asas pemerintahan desa yang berlaku dan tercantum pada administrasi umum sebagaimana dijelaskan melalui Pasal 24 UU 6/2014Â juncto Pasal 5 ayat (2) Permendagri 47/2016. (b)Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Daniel Adityajaya mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan fokus menyelesaikan delapan konflik pertanahan pada tahun 2021. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan. 9. Menurut Simon 1958. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011 243 desa sebanyak 232 bidang. Pada tahun 2015, kami memperkenalkan sistem yang berusaha membantu permasalahan di atas. 1. id. 651 definisi istilah. The role of subdistrict head is important to. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Produk Layanan; Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah. Sayangnya, pelayanan administrasi pertanahan masih sering menimbulkan persoalan. Sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau bahkan pernah melakukanadministrasi pertanahan yang meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut: pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan informasi pertanahan. Implementasi Kebijakan Pelayanan Pertanahan Indonesia Analisis Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita di Kabupaten Bangkalan Nur Kholis1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga AbstractSekilas administrasi pertanahan. Dalam Tahun 2020 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mendukung dan terlibat dalam Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi tanah yang sudah keluar Hak Guna. Pelayanan Administrasi Pertanahan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Pekanbaru. Dua layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin. administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang terbilang masih terbatas. Aksi blokade jalan itu dilakukan terkait kasus sengketa lahan antara warga dan pihak TNI AU (KOMPAS. A . Penjelasan Pasal 13 ayat 5 PP No. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 11. 030 bidang atau sekitar 96,97% dari target. Sumber Hukum Tertulis. Mengenai tanah serta urusan administrasi. ADMINISTRASI PERTANAHAN. PENGERTIAN ADMINISTRASI. Buku Materi Pokok (BMP) ADPU4335 Administrasi Pertanahan ini membahas konsep dasar administrasi pertanahan, manajemen pertanahan, pendaftaran tanah di Indonesia, hak atas tanah, landreform, administrasi pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah, administrasi penatagunaan tanah, dan sistem informasi pertanahan. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai. Pensertifikatan tanah kas . Pendaftaran tanah yang mengadministrasikan hak-hak di atas tanah merupakan pilar penting dalam administrasi pertanahan. 2. ABSTRAK: sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi antara orang perseorangan, organisasi, badan hukum atau lembaga telah menimbulkan persoalan yang struktural dan berdimensi luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan disintegrasi sosial dan menghambat pelaksanaan. As an Information Technology Administrator at Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) since May 2022, I assist in the administration and management of the Learning. Regional development and land administration integrates theories in economic, sociology and institutional development, as well as agrarian, physico-environmental. 7 Tahun 1979, meliputi (Ismaya, 2013:22-24): a. Pembahasan mengenai akar konflik pertanahan ini dibagi dalam dua rumusan masalah yaitu apa yang 1Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), kewenangan di bidang administrasi pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional/Menteri Negara Agraria. Pada 1970-an pengukuran luas tanah berpatok kepada benda-benda di alam, seperti. memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (2021). Yogyakarta: Gava Media.